❮

❯

Penyusunan Perencanaan Kesehatan Daerah

Perencanaan kesehatan yang baik adalah fondasi pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tanpa arah perencanaan yang tajam dan berbasis data, kebijakan sulit menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Hal inilah yang mendorong Universitas Indonesia (UI) melalui Center for Health Administration and Policy Studies (CHAMPS) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melaksanakan Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di tiga kabupaten terpilih di Provinsi Aceh: Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Barat.

Ketiga kabupaten ini menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan, terutama tingginya angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, kasus tuberkulosis (TB), keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta distribusi sumber daya manusia kesehatan yang belum merata. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan kesehatan yang lebih terarah, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pendampingan berlangsung pada Februari hingga September 2025 dengan tujuan mendukung dinas kesehatan kabupaten dalam menyusun perencanaan kesehatan yang lebih tajam dan selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah. Melalui kegiatan ini, tim CHAMPS UI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memperkuat kapasitas perencanaan, menjawab tantangan lokal, mengintegrasikan aspirasi masyarakat, serta memastikan dokumen perencanaan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Output utama dari rangkaian kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan 2026 di ketiga kabupaten.

Capaian Kegiatan

Selama tujuh bulan pendampingan, serangkaian kegiatan berupa workshop daring, workshop luring, dan rapat koordinasi lintas sektor dilaksanakan di masing-masing kabupaten. Proses ini tidak hanya menghasilkan dokumen teknokratis, tetapi juga membuka ruang dialog yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Dengan cara ini, perencanaan kesehatan daerah menjadi lebih komprehensif, terukur, dan kontekstual sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Selain menghasilkan dokumen perencanaan, pendampingan ini menjadi wadah transfer pengetahuan agar dinas kesehatan kabupaten mampu melanjutkan praktik tata kelola program kesehatan secara mandiri. Salah satu capaian penting adalah meningkatnya kapasitas tim perencana daerah dalam analisis data kesehatan, penyusunan tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, serta pengelolaan anggaran. Kolaborasi ini turut memperkuat koordinasi lintas sektor dan membuka peluang sinergi dengan mitra pembangunan di tingkat lokal, termasuk sektor pendidikan, agama, lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil.

Menuju Tata Kelola Kesehatan yang Berkelanjutan

Dengan adanya pendampingan tata kelola program kesehatan di tiga kabupaten ini, diharapkan tantangan utama seperti kematian ibu dan bayi, stunting, serta TB dapat ditangani dengan lebih efektif. Upaya ini menjadi langkah nyata menuju tata kelola program kesehatan daerah yang responsif, akuntabel, dan adaptif, sekaligus mendukung pembangunan kesehatan nasional.